Gagasan Khilafah: Romantisme Historis dan Problem Kontemporer

Moeflich Hasbullah

(Makalah Diskusi tentang Khilafah di Masjid Darul Hikam, Dago Bandung tahun 2003).

a

hizb-ut-tahrir.jpgSeiring dengan fenomena kebangkitan Islam yang terus bergulir dewasa ini, sebagian kalangan Islam menyeru untuk bernostalgia dengan kembali kepada sistem kekhalifahan sebagai solusi atas keterpurukan umat dalam jagat politik global. Di Indonesia dan di seluruh belahan dunia Islam, pengusung utama seruan kembali ke sistem khilafah ini adalah Hizbut Tahrir (HT). Berbasis supremasi yang dicapai sistem khilafah pada masa Islam klasik dan pertengahan dalam menyatukan dunia Islam, para aktifis HT meyakini khilafah adalah the best solution yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang belakangan secara sistemik tak henti-henti menggerus umat Islam. Tulisan ini akan mendiskusikan sejauh mana kemungkinan khilafah bisa diterima oleh umat Islam dewasa ini dalam konteks power-relations (relasi-relasi kuasa) dan konstalasi global yang secara ekstrem berbeda jauh kondisi dengan abad-abad klasik dan pertengahan.

Jauh Panggang dari Api
Sistem khilafah Islamiyah telah menunjukkan supremasi dan kegemilangan dalam sejarah Islam klasik dan pertengahan. Untuk menghadapi persoalan-persoalan internal dunia Islam kontemporer yang sering membutuhkan komando, keseragaman langkah serta kesatuan sikap atas ketidakberdayaannya menghadapi hegemoni politik dan kultural Barat, adalah benar bahwa kaum Muslimin tidak bisa tidak membutuhkan satu sistem politik yang dapat menyatukan kembali dunia Islam yang terpencar-pencar dan porak poranda diterjang nasionalisme Barat. Namun sejumlah pertanyaan mesti dijawab: Pertama, mungkinkah yang dibutuhkan itu adalah sistem khilafah seperti masa lalu? Kedua, mungkinkah kita merekonstruksi puing-puing bangunan khilafah yang telah hancur itu mewujud kembali di zaman modern ini? Bagaimana hal itu dibangun diantara relasi-relasi kuasa di tingkat global yang tidak sederhana? Ketiga, bagaimana merebut simpati umat Islam seluruh dunia dari pesona demokrasi yang telah menjadi anutan hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara muslim? Harus diakui demokrasi telah menunjukkan pesona ketangguhannya sebagai sistem politik paling tidak hingga saat ini. Berikut adalah sekelumit realitas dan problematika sosiologis-historis umat Islam kontemporer dalam kaitannya dengan gagasan khilafah:

Pertama, fase kemunduran Islam dalam sejarah ditandai oleh krisis dan perpecahan kekhalifahan. Imperialisme Eropa yang mulai masuk ke dunia Islam ditandai oleh masuknya Napoleon Bonaparte ke Mesir tahun 1789 yang membawa ide-ide dan pengaruh Barat. Pengaruh Barat yang paling kuat di dunia Islam dalam wilayah politik adalah ide nation-state (negara bangsa). Basis nation-state adalah nasionalisme. Nasionalisme inilah yang telah menggerogoti dan memecah belah sistem khilafah yang memang saat itu sedang mengalami krisis dan kemunduran. Sejak munculnya ide nation ini, dinasti-dinasti Islam kecil yang berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyyah, seperti Dinasti Fathimiyyah di Mesir abad ke-10, Dinasti Aghlabiyah di Afrika (800 – 811), Dinasti Idrisiyyah, Dinasti Tuluniyyah di Mesir dan Syria (868 – 905), Dinasti Ikhsidiyyah di Turki (935 – 969) dsb, melepaskan diri satu persatu dari khalifah pusat menjadi negara-negara merdeka dan akhirnya berevolusi menjadi negara seperti dikenal zaman modern ini.

Kedua, keragaman budaya dan peradaban sebagai ciri khas Islam, baik dalam masalah teologi (Mu’tazilah, Asy‘ariyyah, Maturidiyyah, Sunni, Syi’ah, dll), fiqh (Hanbaliyah, Hanafiyah, Syafi’iyyah, Malikiyah, Ja’fariyyah), politik (Suni, Syi’ah), bentuk negara (republik, kerajaan/monarkhi, dll), kultur (Arab, Turki, Persia, Asia Tengah, Asia Tenggara, dll), di satu sisi merupakan kekayaan peradaban Islam yang disimbolkan dalam ungkapan “unity in diversity” tetapi di sisi lain, heterogenitas itu pula yang telah turut mendorong proses disintegrasinya sistem kekhilafahan. Logikanya adalah heterogenitas memunculkan ragam aspirasi, ragam aspirasi memunculkan ragam kepentingan, dan ragam kepentingan menyebabkan sulitnya persatuan. Dalam sejarah modern, kawasan Timur Tengah yang “semestinya” pusat pendirian khilafah baru, malah terpecah-pecah. Sebagian negara-negara Arab berkiblat kepada Amerika bahkan menjadikannya sahabat setia, seperti Arab Saudi, Kuwait dan lain-lain. Iran yang ketika zaman Imam Khomeini sangat anti-Amerika, kini sudah moderat dan melakukan rekonsiliasi. Irak kini sepenuhnya dalam pengendalian Amerika. Malaysia masa Mahathir Mohammad bersuara lantang kepada negara-negara Barat, terutama Amerika, tetapi tetap menganut demokrasi. Indonesia sejak masa kemerdekaan telah berbesar hati mengalah untuk mengubur Piagam Jakarta dan kemudian menjadi penganut demokrasi yang setia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sejak lama telah kehilangan harga diri sebagai negara peminjang utang paling baik seolah-olah tidak bisa hidup tanpa bantuan utang negara-negara Barat lewat IMF, Bank Dunia, dan lain-lain.

Ketiga, di tengah-tengah dunia Islam, sudah menjadi persoalan kita bersama, sulitnya mencari pemimpin Islam yang disepakati bersama. Revolusi Iran tahun 1979, kendati efek spiritnya membangunkan umat vis a vis Barat dan telah menjadi basis dari gerakan revivalisme Islam abad ke-20, sebagian kalangan Islam Sunni masih saja ada yang melihatnya sebagai hanya kebangkitan kelompok minoritas Syi’ah Iran, ketimbang sebuah revolusi Islam dunia sehingga revolusi yang sama tidak terjadi di kawasan Muslim Sunni. Di Indonesia, persoalan pemimpin Islam yang disepakati bersama dan diterima semua pihak adalah problem internal yang belum selesai sejak dulu dan belum selesai hingga sekarang. Persaingan kelompok NU, Muhammadiyah, kelompok modernis, tradisionalis, fundamentalis, radikalis, liberalis dalam konteks kepemimpinan maupun massa masih kuat dan belum cair. Djalaluddin Rahmat pernah menulis bahwa persoalan kepemimpinan Islam adalah persoalan definisi yang belum pernah disepakati.

Mencermati realitas struktur politik dan ekonomi dunia saat ini, relasi-relasi kuasa antar kekuatan-kekuatan global, pesona demokrasi, vested-interest yang menyulut konflik internal dan pilihan realistis massa sendiri, gagasan menghidupkan kembali khilafah adalah masih “jauh panggang dari api” –untuk tidak mengatakan mustahil. Persoalan khilafah bukan melulu urusan normatif yaitu keniscayaan doktrinal yang itu pun bersifat relatif, yang lebih signifikan dan realistis adalah persoalan sosiologis–historis bagaimana gagasan itu memungkinkan diwujudkan dan didukung oleh mayoritas umat sedunia dalam realitas sosial-kultural dan struktur politik yang sudah sama sekali berbeda dengan zaman klasik. Khilafah atau sistem politik Islam lebih merupakan persoalan pilihan, selera massa, pesona dan kapabilitas yang memungkinkan menjadi pilihan realistis umat.

Alternatif?
Secara historis, sistem khilafah sesungguhnya merupakan a historical blessing (kebetulan sejarah). Secara konstitusional, sistem khilafah yang didirikan dan berkembang sejak masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang bersifat monarki absolut itu sesungguhnya merupakan a historical deviance (penyimpangan sejarah) dari kekhilafahan yang berkembang pada masa khulafaur rasyidin. Tugas umat Islam sekarang bukanlah terjebak pada romantisme sejarah dengan kembali pada sistem khilafah yang memang hanya kondusif dengan perkembangan masyarakat Islam pada masa klasik, melainkan mencari satu bentuk alternatif yang cocok dengan realitas obyektif umat Islam kontemporer. Alternatif itu misalnya intensifikasi kerjasama lembaga dunia Islam seperti OKI misalnya. Yang penting bentuk ikatan baru tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria kerjasama sebagai berikut: (1) Kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa Muslim agar umat Islam mampu memaksimalkan potensi ekonominya dan menghentikan kergantungannya kepada negara-negara Barat seperti dicontohkan Malaysia misalnya, menghentikan paradigma mengemis, membangun ekonomi yang mandiri dan memiliki harga diri. (2) Kerjasama pendidikan agar umat Islam mampu meningkatkan kualitas pendidikannya dan membentuk SDM yang, berkualitas, tangguh dan mandiri. (3) Kerjasama politik agar negara-negara Islam bisa mengikat dirinya dalam barisan yang kuat dan memiliki semangat persatuan yang tinggi. (4) Kerjasama militer agar umat Islam mampu meningkatkan kekuatan yang diperhitungkan, terutama untuk memberikan proteksi bagi bangsa-bangsa yang lemah dan masyarakat yang mengalami penindasan oleh sebuah kekuasaan, domestik maupun asing. Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, Islam tidak boleh terfokus pada umatnya saja tetapi pembelaan yang luas terhadap kemanusiaan. Wallahu a’lam bishawab !!.

4 Responses to Gagasan Khilafah: Romantisme Historis dan Problem Kontemporer

  1. ummu khansa says:

    dua tahun berlalu, terbukti para ulama banyak yg bergabung dg hti. tdk ada yg tdk mungkin bagi Allah, qt butuh pemersatu umat. tegakkan syari’ah n khilafah, Allahu Akbar

  2. abnash says:

    Wahai Ummat Muslim rapatkanlah barisan dan hindari perpecahan kembali tegakkan syari’ah Islamiah dan khilafah…. Allahu Akbar…Allahu Akbar…….Alahu Akbar

  3. jundi says:

    ide atau gagasan khilafah akan kembali dan khilafah is only solution bukan hanya mungkin akan terjadi tapi PASTI terjadi..dan secara ilmu pengetahuan sistem khilafah terbukti bukan suatu kebetulan sejarah… atau sebagaimana yang disampaikan oleh sang penulis artikel ini, semoga Alloh merahmatinya. akan te tapu suatu fakta ilmiyah dan merupakan rangkaian dari upaya serta usaha Baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

  4. Sulaiman Skm says:

    yuk kt kaji lagi bab kekhalifahan scr mndlm….agar tidak ada yg berebut jd khalifahnya…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: